Bandung — hakbicara.com — Ketegangan antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat kembali memanas. Jumat pagi, gedung DPRD Jabar jadi saksi ketika seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih walk out dari rapat paripurna. Alasannya? Mereka menilai Gubernur Dedi Mulyadi semakin jauh dari prinsip kolaborasi.

Semua bermula dari interupsi Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP. Ia mengaku kecewa dan geram melihat sikap Gubernur Dedi dalam Musrenbang yang digelar di Cirebon beberapa waktu lalu.

“Gubernur seolah-olah bisa bekerja sendiri. Tidak melibatkan DPRD. Ini bukan kerajaan, ini sistem demokrasi,” tegas Doni.

Baca Lainnya :

• Viking Subang Gelar Nobar BRI Liga 1: Ajang Silaturahmi Antar anggota0
• RAKER DEWAN PENDIDIKAN KAB. SUBANG : Kolaborasi, Infrastruktur, dan Kesempatan yang Merata0
• Tragedi Ledakan Amunisi TNI di Garut, 13 Orang Tewas0
• Hajat Panen Tebu, Subang Targetkan PG Rajawali Aktif 20270
• Ketegangan Memuncak, India dan Pakistan Bentrok Hebat di Kashmir0

Doni menyebut, Musrenbang sebagai forum strategis seharusnya melibatkan perwakilan rakyat. Namun yang ia saksikan, justru sebaliknya, peran DPRD dianggap tidak penting, bahkan nyaris diabaikan.

Tak lama setelah interupsi itu, satu per satu anggota Fraksi PDIP bangkit dari kursi mereka. Di antara yang paling terlihat adalah Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Mereka keluar dari ruang sidang dengan wajah serius. Tanpa gaduh, tapi jelas menunjukkan sikap.

“Sebelum Gubernur minta maaf atau menjelaskan, kami tidak akan ikut rapat,” ujar salah satu anggota PDIP yang ikut keluar.

Bukan Sekadar Aksi Politik Aksi walk out ini tak bisa dianggap angin lalu. Ini bukan sekadar drama politik, tapi pesan kuat bahwa hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Jawa Barat sedang tidak sehat.

Gubernur Dedi Mulyadi sendiri merespons ringan. Ia menyebut aksi walk out itu sebagai hak politik.

“Silakan saja, itu ekspresi mereka,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, tanpa ekspresi terganggu.

Namun publik tahu, gesekan seperti ini tak boleh dibiarkan berlarut. Di tengah berbagai persoalan di Jabar dari pendidikan, kemiskinan, hingga tata ruang, sinergi antara Gubernur dan DPRD justru sangat dibutuhkan.

Menanggapi aksi PDIP, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, memilih jalan damai. Ia menyebut walk out adalah bagian dari dinamika demokrasi.

“Kalau ada yang merasa tak dihormati, ya itu bagian dari proses. Tapi mari kita duduk bersama, bangun komunikasi,” ucapnya.

Rapat sendiri tetap berlanjut meski Fraksi PDIP absen. Agenda mendengarkan tanggapan gubernur diwakili oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

Apa Selanjutnya? Publik menunggu langkah selanjutnya dari kedua belah pihak. Apakah Gubernur Dedi akan menyampaikan klarifikasi? Atau justru memilih membiarkan ketegangan ini jadi ‘udara biasa’ dalam relasi kekuasaan? Yang jelas, politik bukan soal ego. Bukan soal siapa yang paling keras bicara. Tapi siapa yang mampu bekerja bersama untuk rakyat.